Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Badan Pembina Yayasan dan Akta PKR Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (RUPSLB PT) adalah akta-akta notaris yang sering dijumpai di masyarakat, namun sayangnya kebanyakan akta-akta notaris tersebut salah.
PKR yang seharusnya menyalin kata demi kata dari Risalah Rapat yang semula dibuat sendiri di kantor Yayasan (untuk Yayasan) dan di kantor PT (untuk PT), tetapi oleh notaris sebatas dibuat singkatan atau resume, bahkan sebatas memuat putusan rapat. Lebih parah lagi, pernah dibuat PKR Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Padahal, rapat yang demikian disamping tidak lazim, tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Yayasan yang mengatur dan membenarkan rapat yang demikian. Lebih di perparah lagi agenda rapatnya adalah mengganti secara keseluruhan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan. Agenda rapat yang demikian seharusnya tidak boleh terjadi, karena sangat jelas melanggar Undang-Undang Yayasan, yaitu terjadi konflik kewenangan di antara organ-organ Yayasan. Masih diperparah lagi, orang-orang yang hadir dalam rapat adalah bukan yang menjadi anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang absah.
Pernah pula terjadi di PKR RUPSLB PT yang dituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB PT, yang mengundang adalah Direktur PT yang sudah habis masa jabatannya dan yang hadir dalam rapat hanya 1 (satu) orang pemegang saham, sedangkan peserta rapat yang lain adalah anggota Dewan Komisaris dan bukan pemegang saham, yang demikian sebenarnya tidak ada RUPS, namun oleh notaris dibuat Pernyataan Keputusan Rapatnya. Semuanya tersebut menandakan bahwa notaris pembuat akta PKR tersebut sama sekali tidak memahami hukum dasar, aspek formal dan ketentuan bagaimana harusnya akta PKR tersebut dibuat. Di buku ini disajikan bagaimana seharusnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang benar.
Reviews
There are no reviews yet.